HR Shared Services: Kapan Perusahaan Perlu Menerapkannya?
Seiring pertumbuhan perusahaan, aktivitas pengelolaan sumber daya manusia cenderung menjadi semakin kompleks.
Jumlah karyawan bertambah, lokasi operasional berkembang, dan kebutuhan administrasi meningkat.
Tim HR perlu menangani berbagai aktivitas, mulai dari pengelolaan data karyawan, administrasi cuti, dokumen ketenagakerjaan, onboarding, hingga pertanyaan terkait kebijakan perusahaan.
Dalam organisasi yang memiliki banyak unit bisnis atau cabang, aktivitas tersebut sering dikelola secara terpisah.
Akibatnya, proses yang seharusnya sama dapat dijalankan menggunakan prosedur berbeda.
Sebagai contoh, satu cabang mungkin memproses permintaan dokumen karyawan melalui email, sedangkan cabang lain menggunakan formulir manual.
Perbedaan tersebut dapat menimbulkan keterlambatan, duplikasi pekerjaan, dan kesulitan memantau kualitas layanan.
Di sisi lain, tim HR juga dituntut mendukung kebutuhan strategis, seperti perencanaan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, dan peningkatan produktivitas.
Jika sebagian besar waktu HR digunakan untuk menangani aktivitas administratif berulang, kapasitas untuk menjalankan fungsi strategis dapat menjadi terbatas.
Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah HR shared services.
Melalui model ini, perusahaan mengorganisasikan layanan HR tertentu secara terpusat agar proses lebih konsisten dan mudah dikelola.
Namun, tidak semua perusahaan membutuhkan HR shared services.
Penerapannya perlu mempertimbangkan skala organisasi, volume layanan, kompleksitas proses, serta kesiapan sistem dan sumber daya.
Apa Itu HR Shared Services?
HR shared services adalah model operasional HR yang memusatkan layanan atau proses SDM tertentu ke dalam satu unit yang melayani berbagai departemen, lokasi, atau entitas dalam organisasi.
Unit tersebut sering disebut HR Shared Service Center (HRSSC) atau HR Shared Services Center.
Tujuan utamanya adalah mengelola aktivitas HR yang dapat distandardisasi secara lebih konsisten, efisien, dan terukur.
Layanan yang dikelola dapat mencakup administrasi data karyawan, permintaan dokumen, pengelolaan transaksi HR, serta dukungan terhadap proses tertentu dalam employee lifecycle.
Dalam pembahasan mengenai HR shared services, Personio menjelaskan model ini sebagai pendekatan untuk memusatkan aktivitas HR sehingga organisasi dapat mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi layanan.
Namun, HR shared services bukan berarti seluruh fungsi HR harus dipusatkan.
Aktivitas yang membutuhkan pertimbangan strategis, pemahaman mendalam terhadap unit bisnis, atau keputusan manajerial tertentu dapat tetap dijalankan oleh HR Business Partner, tim spesialis, dan pimpinan terkait.
Dengan demikian, HR shared services merupakan bagian dari desain HR operating model, bukan sekadar pemindahan pekerjaan administratif ke satu lokasi.
Apa Tujuan HR Shared Services?
Tujuan utama HR shared services adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan HR melalui pengelolaan proses yang lebih terstruktur.
Beberapa tujuan yang umum adalah sebagai berikut.
1. Menstandarkan Proses HR
Perusahaan dapat menggunakan prosedur yang sama untuk aktivitas administratif tertentu.
Sebagai contoh, permintaan surat keterangan kerja dapat diproses menggunakan formulir, alur persetujuan, dan standar waktu penyelesaian yang konsisten.
2. Mengurangi Duplikasi Pekerjaan
Dalam organisasi yang memiliki banyak unit, aktivitas HR yang serupa mungkin dikerjakan oleh beberapa tim secara terpisah.
HR shared services membantu mengidentifikasi proses yang dapat digabungkan atau dikelola melalui satu mekanisme layanan.
3. Meningkatkan Transparansi Layanan
Permintaan HR dapat dicatat, dikategorikan, dan dipantau.
Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui jumlah permintaan, waktu penyelesaian, dan masalah yang sering muncul.
4. Memperkuat Kualitas Data
Pengelolaan data yang lebih terpusat dapat membantu meningkatkan konsistensi pencatatan.
Namun, kualitas data tetap bergantung pada prosedur, sistem, dan pengendalian yang digunakan.
5. Memberikan Ruang bagi Fungsi HR Strategis
Ketika aktivitas administratif berulang dikelola secara lebih efisien, HR Business Partner dan tim spesialis dapat memiliki kapasitas lebih besar untuk mendukung kebutuhan organisasi.
Apa Saja Layanan yang Dapat Dikelola HR Shared Services?
Tidak semua aktivitas HR memiliki karakteristik yang sama.
Layanan yang cocok untuk shared services umumnya memiliki proses yang relatif berulang, dapat distandardisasi, dan membutuhkan konsistensi pelaksanaan.
Berikut beberapa contohnya.
|
Kelompok Layanan |
Contoh Aktivitas |
Potensi Pengelolaan Terpusat |
| Employee Data Administration | Pembaruan data karyawan, perubahan informasi personal | Tinggi, dengan pengendalian akses |
| HR Document Services | Surat keterangan kerja, dokumen administratif | Tinggi |
| Leave Administration | Administrasi cuti dan pencatatan permintaan | Tinggi |
| Payroll Administration | Pengumpulan data payroll dan administrasi terkait | Dapat dipusatkan sesuai sistem dan kewenangan |
| Benefits Administration | Informasi dan administrasi benefit | Dapat dipusatkan |
| Onboarding Administration | Dokumen, jadwal orientasi, koordinasi administratif | Tinggi untuk aktivitas standar |
| Offboarding Administration | Checklist administrasi dan pengembalian aset | Dapat dipusatkan |
| HR Helpdesk | Pertanyaan kebijakan dan permintaan layanan HR | Tinggi |
| Recruitment Administration | Penjadwalan wawancara dan administrasi kandidat | Dapat dipusatkan |
| HR Reporting | Penyusunan laporan operasional HR | Dapat dipusatkan dengan tata kelola data |
Sebagai contoh, proses persetujuan cuti mungkin tetap menjadi kewenangan atasan langsung.
Namun, pencatatan, verifikasi administrasi, dan dukungan terhadap kendala sistem dapat ditangani oleh HR shared services.
Pemisahan tersebut penting agar sentralisasi layanan tidak menimbulkan ketidakjelasan kewenangan.
Apa Perbedaan HR Shared Services, HR Outsourcing, dan HR In-House?
Ketiga istilah ini sering digunakan dalam pembahasan pengelolaan operasional HR.
Namun, ketiganya tidak berada pada kategori yang sepenuhnya sama.
HR shared services merupakan model pengorganisasian layanan.
HR outsourcing merupakan keputusan untuk menyerahkan aktivitas tertentu kepada penyedia layanan eksternal berdasarkan kesepakatan.
Sementara itu, HR in-house menunjukkan bahwa aktivitas HR dijalankan oleh sumber daya internal perusahaan.
Artinya, HR shared services dapat dijalankan secara in-house atau menggunakan dukungan outsourcing untuk fungsi tertentu.
Tabel Perbandingan HR Shared Services vs HR Outsourcing vs HR In-House
|
Aspek |
HR Shared Services | HR Outsourcing |
HR In-House |
| Pengertian | Model layanan HR terpusat | Penggunaan penyedia eksternal untuk aktivitas HR | Pengelolaan HR oleh tim internal |
| Fokus | Standardisasi dan efisiensi layanan lintas unit | Pemenuhan layanan melalui mitra eksternal | Pelaksanaan fungsi HR dalam organisasi |
| Pelaksana | Unit internal atau model campuran | Vendor eksternal sesuai kontrak | Karyawan internal |
| Struktur | Biasanya terpusat | Mengikuti ruang lingkup kerja sama | Dapat terpusat atau tersebar |
| Pengendalian | Melalui tata kelola layanan internal | Melalui kontrak, SLA, dan pengawasan vendor | Melalui struktur organisasi internal |
| Fleksibilitas | Bergantung pada desain layanan | Bergantung pada kontrak dan kemampuan vendor | Bergantung pada kapasitas internal |
| Contoh | HR service desk untuk seluruh cabang | Vendor administrasi payroll | Tim HR di setiap departemen |
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pilihan perusahaan tidak selalu harus berupa salah satu dari tiga model secara eksklusif.
Sebagai contoh, perusahaan dapat memiliki HR shared service center internal yang menggunakan vendor eksternal untuk mendukung administrasi tertentu.
Dalam kondisi tersebut, HR shared services merupakan model operasionalnya, sedangkan outsourcing merupakan salah satu cara menyediakan kapasitas layanan.
Apa Perbedaan HR Shared Services dan HR Business Partner?
HR shared services dan HR Business Partner (HRBP) memiliki peran yang berbeda dalam organisasi.
HR shared services umumnya berfokus pada layanan operasional yang dapat distandardisasi.
Sementara itu, HR Business Partner berfokus pada dukungan HR yang berkaitan dengan kebutuhan dan prioritas unit bisnis.
|
Aspek |
HR Shared Services |
HR Business Partner |
| Fokus | Layanan dan transaksi HR | Kebutuhan strategis unit bisnis |
| Aktivitas | Administrasi, pertanyaan karyawan, pemrosesan layanan | Konsultasi organisasi, perencanaan SDM, dukungan manajemen |
| Orientasi | Konsistensi dan kualitas layanan | Kesesuaian strategi SDM dengan kebutuhan bisnis |
| Pengguna utama | Karyawan dan manajer lintas unit | Pimpinan dan manajer unit bisnis |
| Indikator | SLA, waktu respons, akurasi transaksi | Dampak inisiatif SDM dan kebutuhan organisasi |
Dalam model HR yang terintegrasi, kedua fungsi perlu berkoordinasi.
Sebagai contoh, HRBP dapat mengidentifikasi kebutuhan perubahan struktur tenaga kerja, sementara HR shared services membantu memastikan administrasi terkait berjalan sesuai prosedur.
Bagaimana Posisi HR Shared Services dalam HR Operating Model?
HR shared services sering dibahas dalam konteks model operasional HR yang membagi fungsi berdasarkan karakteristik layanan.
Salah satu kerangka yang banyak dikenal adalah model Ulrich.
Dalam penerapannya, organisasi dapat membedakan tiga kelompok fungsi:
- HR Business Partner: Mendukung kebutuhan strategis dan konsultatif unit bisnis.
- Center of Excellence (CoE): Mengembangkan kebijakan, keahlian, dan program HR tertentu.
- HR Shared Services: Menjalankan layanan operasional dan administratif yang dapat distandardisasi.
CIPD, melalui pembahasan mengenai perubahan HR operating model, menjelaskan bahwa struktur fungsi HR dapat berkembang mengikuti kebutuhan organisasi, termasuk penggunaan shared services, business partnering, dan fungsi spesialis.
Namun, tidak semua organisasi harus menerapkan pembagian tersebut secara kaku.
Perusahaan dapat menyesuaikan struktur berdasarkan ukuran, kompleksitas, dan sumber daya.
Contoh Pembagian Fungsi HR
|
Kebutuhan |
HR Business Partner | Center of Excellence |
HR Shared Services |
| Perencanaan kebutuhan SDM | Mendiskusikan kebutuhan unit bisnis | Menyusun metodologi dan kebijakan | Mendukung data administratif |
| Pengembangan kompetensi | Mengidentifikasi kebutuhan unit | Merancang program pengembangan | Mendukung administrasi pelatihan |
| Kebijakan kompensasi | Memberikan masukan kebutuhan bisnis | Menyusun kebijakan dan kerangka | Menangani administrasi transaksi |
| Onboarding | Memastikan kebutuhan unit terpenuhi | Menetapkan standar program | Menangani dokumen dan koordinasi |
| Employee Relations | Mendukung konsultasi manajemen | Memberikan panduan kebijakan spesialis | Menangani permintaan administratif sesuai kewenangan |
| HR Reporting | Menggunakan data untuk keputusan | Menentukan standar analisis | Menyediakan data dan laporan operasional |
Pembagian tersebut merupakan ilustrasi.
Tanggung jawab akhir harus ditetapkan melalui struktur organisasi dan kebijakan perusahaan.
Bagaimana Contoh Struktur HR Shared Services?
HR shared services dapat dirancang sebagai unit layanan terpusat dengan beberapa tingkatan penanganan.
Struktur ini membantu perusahaan mengarahkan permintaan karyawan kepada pihak yang sesuai.
Contoh Struktur Layanan HR Terpusat
Karyawan atau Manajer → HR Portal / HR Helpdesk → Tim HR Shared Services → HR Specialist / Center of Excellence → HR Business Partner atau Pihak Berwenang
Alur tersebut tidak berarti seluruh permintaan harus melalui semua tingkatan.
Permintaan sederhana dapat diselesaikan pada tahap awal.
Sementara itu, masalah yang membutuhkan analisis atau kewenangan khusus dapat diteruskan kepada fungsi yang relevan.
Contoh Tingkatan Layanan HR Shared Services
|
Tingkatan |
Fungsi |
Contoh Permintaan |
| Tier 0 — Self-Service | Karyawan mengakses informasi atau layanan mandiri | Melihat kebijakan, mengunduh formulir, memperbarui data tertentu |
| Tier 1 — HR Service Desk | Menangani pertanyaan dan transaksi standar | Status cuti, permintaan surat, pertanyaan administrasi |
| Tier 2 — HR Specialist | Menangani masalah yang lebih kompleks | Koreksi transaksi, kasus payroll tertentu, interpretasi prosedur |
| Tier 3 — HR Expert / Pihak Berwenang | Menangani masalah khusus atau keputusan yang memerlukan otoritas | Interpretasi kebijakan kompleks, eskalasi kepatuhan, keputusan khusus |
Struktur tier tersebut merupakan contoh model layanan.
Perusahaan tidak harus menggunakan empat tingkatan jika volume dan kompleksitas permintaan belum membutuhkannya.
Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap permintaan memiliki jalur penyelesaian yang jelas.
Bagaimana Alur Kerja HR Shared Services?
HR shared services membutuhkan proses layanan yang konsisten.
Salah satu alur sederhana adalah:
Permintaan Karyawan → Pencatatan Tiket → Klasifikasi Permintaan → Verifikasi Data → Penyelesaian atau Eskalasi → Konfirmasi kepada Karyawan → Penutupan Tiket → Evaluasi Layanan
Berikut penjelasan setiap tahap.
1. Permintaan Diajukan
Karyawan atau manajer mengajukan permintaan melalui kanal yang telah ditentukan.
Kanal tersebut dapat berupa portal HR, email layanan, aplikasi, atau sistem ticketing.
2. Permintaan Dicatat
Setiap permintaan memperoleh identitas atau nomor referensi.
Pencatatan membantu perusahaan memantau status dan waktu penyelesaian.
3. Permintaan Diklasifikasikan
Tim layanan menentukan kategori permintaan.
Contohnya adalah administrasi data, dokumen karyawan, payroll, cuti, atau onboarding.
4. Data Diverifikasi
Tim memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia dan pemohon memiliki kewenangan yang sesuai.
Langkah ini penting terutama untuk permintaan yang melibatkan data pribadi atau informasi kompensasi.
5. Permintaan Diselesaikan atau Dieskalasikan
Permintaan standar dapat diselesaikan oleh tim HR shared services.
Jika memerlukan keahlian atau keputusan khusus, permintaan diteruskan kepada pihak yang relevan.
6. Hasil Dikonfirmasi
Pemohon menerima informasi mengenai hasil penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan.
7. Tiket Ditutup dan Dievaluasi
Setelah penyelesaian diverifikasi, tiket dapat ditutup.
Data layanan kemudian digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan mengidentifikasi perbaikan proses.
Kapan Perusahaan Perlu Menerapkan HR Shared Services?
Tidak terdapat batas jumlah karyawan yang secara universal menentukan kapan HR shared services harus diterapkan.
Keputusan perlu mempertimbangkan volume transaksi, kompleksitas organisasi, dan masalah operasional yang dihadapi.
Berikut beberapa kondisi yang dapat menjadi indikator kebutuhan.
1. Volume Permintaan Administrasi HR Meningkat
Jika tim HR menerima banyak permintaan berulang setiap hari, perusahaan dapat mempertimbangkan mekanisme layanan terpusat.
Contohnya adalah permintaan surat, pembaruan data, atau pertanyaan terkait prosedur cuti.
2. Perusahaan Memiliki Banyak Cabang atau Unit Bisnis
Organisasi dengan beberapa lokasi dapat menghadapi perbedaan proses administrasi.
HR shared services membantu menyelaraskan prosedur yang memang perlu konsisten.
Namun, perbedaan ketentuan lokal atau kebutuhan operasional tertentu tetap perlu diakomodasi.
3. Proses HR Tidak Konsisten
Jika aktivitas serupa memiliki prosedur berbeda antardepartemen, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam pengendalian kualitas.
Sentralisasi layanan tertentu dapat membantu memperbaiki konsistensi.
4. Tim HR Terlalu Banyak Menangani Pekerjaan Administratif
Ketika sebagian besar kapasitas HR digunakan untuk pekerjaan berulang, perusahaan dapat mengevaluasi apakah aktivitas tersebut dapat distandardisasi dan dipusatkan.
Tujuannya bukan sekadar memindahkan pekerjaan, tetapi memperbaiki cara layanan diberikan.
5. Perusahaan Membutuhkan Pengukuran Kualitas Layanan
HR shared services memungkinkan perusahaan menggunakan indikator seperti waktu respons, tingkat penyelesaian, dan kepuasan pengguna.
Namun, pengukuran tersebut membutuhkan sistem pencatatan yang konsisten.
6. Organisasi Sedang Melakukan Transformasi HR
Perusahaan yang mengembangkan HRIS, employee self-service, atau model HR operating model baru dapat mempertimbangkan shared services sebagai bagian dari transformasi.
7. Kebutuhan Pengendalian Data Semakin Tinggi
Pengelolaan data HR yang tersebar dapat menyulitkan pengawasan.
Layanan terpusat dapat membantu memperjelas proses dan kewenangan akses apabila didukung tata kelola yang baik.
Bagaimana Menilai Kesiapan Perusahaan untuk HR Shared Services?
Sebelum menerapkan model ini, perusahaan perlu melakukan penilaian kesiapan.
Berikut contoh checklist.
Checklist Kesiapan HR Shared Services
- Jenis layanan HR yang akan dipusatkan telah diidentifikasi.
- Volume permintaan dan transaksi HR telah dipetakan.
- Proses yang berulang telah didokumentasikan.
- Terdapat standar prosedur untuk layanan utama.
- Struktur kewenangan dan eskalasi telah ditetapkan.
- Kebutuhan sistem dan pengelolaan data telah dianalisis.
- Kapasitas tim layanan telah diperkirakan.
- Indikator kualitas layanan telah ditentukan.
- Risiko keamanan dan kerahasiaan data telah dinilai.
- Mekanisme komunikasi kepada karyawan telah disiapkan.
- Rencana implementasi bertahap telah disusun.
- Terdapat dukungan manajemen terhadap perubahan model layanan.
Checklist tersebut tidak dimaksudkan sebagai persyaratan yang harus seluruhnya terpenuhi sejak awal.
Hasilnya dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area yang perlu dipersiapkan sebelum implementasi.
Bagaimana Cara Menerapkan HR Shared Services?
Penerapan HR shared services sebaiknya dilakukan secara bertahap.
Perusahaan perlu memastikan bahwa proses yang akan dipusatkan sudah cukup jelas dan dapat dijalankan secara konsisten.
1. Memetakan Layanan HR Saat Ini
Langkah pertama adalah mengidentifikasi aktivitas yang dijalankan oleh tim HR.
Perusahaan dapat mencatat jenis layanan, volume transaksi, waktu penyelesaian, dan pihak yang terlibat.
Tujuannya adalah memahami kondisi operasional sebelum melakukan perubahan.
2. Menentukan Layanan yang Akan Dipusatkan
Tidak semua aktivitas perlu langsung dipindahkan ke shared services.
Perusahaan dapat memulai dari proses yang relatif standar, memiliki volume tinggi, dan risiko yang dapat dikendalikan.
Contohnya adalah administrasi dokumen karyawan atau pertanyaan umum mengenai prosedur HR.
3. Menyusun Service Catalog
Service catalog merupakan daftar layanan yang tersedia beserta ketentuan penggunaannya.
Informasi yang dapat dicantumkan meliputi:
- Nama layanan.
- Deskripsi.
- Pengguna yang berhak mengajukan.
- Dokumen yang dibutuhkan.
- Kanal pengajuan.
- Target waktu penyelesaian.
- Penanggung jawab.
- Mekanisme eskalasi.
Service catalog membantu karyawan memahami layanan yang tersedia dan cara mengaksesnya.
4. Menetapkan SLA atau Target Layanan
Perusahaan perlu menentukan standar layanan yang realistis.
Contohnya adalah target respons awal, waktu penyelesaian, dan ketentuan eskalasi.
SLA sebaiknya disesuaikan dengan kompleksitas permintaan.
Permintaan surat administratif sederhana tentu memiliki karakteristik berbeda dari penyelesaian masalah payroll yang membutuhkan verifikasi beberapa pihak.
5. Menyiapkan Sistem Pendukung
HR shared services dapat menggunakan HRIS, portal layanan, sistem ticketing, atau knowledge base.
Namun, perusahaan tidak harus langsung menggunakan teknologi yang kompleks.
Pemilihan sistem perlu disesuaikan dengan volume layanan, kebutuhan integrasi, keamanan, dan anggaran.
6. Menetapkan Struktur Tim dan Tanggung Jawab
Perusahaan perlu menentukan siapa yang menerima, memproses, menyetujui, dan mengevaluasi permintaan.
Pembagian tanggung jawab perlu mempertimbangkan batas kewenangan HR shared services, HRBP, dan tim spesialis.
7. Melakukan Pilot Implementation
Perusahaan dapat menguji model layanan pada satu kelompok layanan atau unit bisnis terlebih dahulu.
Hasil pilot digunakan untuk mengevaluasi proses, kapasitas tim, dan pengalaman pengguna.
8. Melakukan Implementasi Bertahap
Setelah hasil pilot dievaluasi, perusahaan dapat memperluas cakupan layanan.
Perluasan sebaiknya mempertimbangkan kesiapan prosedur, sistem, dan tenaga kerja.
9. Melakukan Monitoring dan Perbaikan
Data layanan perlu dianalisis secara berkala.
Perusahaan dapat mengidentifikasi permintaan yang sering berulang, kendala penyelesaian, dan peluang otomatisasi.
Alur Implementasi HR Shared Services
Pemetaan Proses HR → Pemilihan Layanan → Standardisasi SOP → Penyusunan Service Catalog → Penetapan SLA → Persiapan Sistem dan Tim → Pilot Implementation → Implementasi Bertahap → Monitoring dan Perbaikan
Contoh Implementasi HR Shared Services di Perusahaan
Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 1.200 karyawan yang tersebar di empat lokasi operasional.
Setiap lokasi memiliki tim HR yang menangani administrasi karyawan.
Sebelum menerapkan shared services, perusahaan menghadapi beberapa kendala:
- Permintaan dokumen diproses melalui kanal yang berbeda.
- Waktu penyelesaian tidak konsisten.
- Data permintaan tidak tercatat secara terpusat.
- Tim HR lokal menghabiskan banyak waktu untuk aktivitas administratif berulang.
- Manajemen sulit mengetahui volume dan kualitas layanan HR.
Perusahaan kemudian mempertimbangkan pembentukan HR shared service center.
Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi
|
Aspek |
Sebelum HR Shared Services |
Model yang Direncanakan |
| Kanal permintaan | Email dan formulir berbeda di setiap lokasi | Portal atau kanal layanan terpusat |
| Prosedur | Bervariasi antarlokasi | SOP standar untuk layanan yang sama |
| Pencatatan | Tersebar | Ticketing terpusat |
| Pelaksana administrasi | Tim HR lokal | Tim shared services untuk layanan terpilih |
| Eskalasi | Bergantung pada kebiasaan masing-masing lokasi | Jalur eskalasi terdokumentasi |
| Evaluasi kinerja | Sulit dibandingkan | KPI layanan yang konsisten |
Model tersebut tidak harus menghilangkan seluruh peran HR lokal.
HR di masing-masing lokasi tetap dapat menangani kebutuhan yang memerlukan kehadiran fisik, koordinasi operasional, atau pemahaman khusus terhadap unit bisnis.
Contoh Pembagian Layanan
Perusahaan menetapkan:
- Permintaan surat keterangan kerja ditangani HR shared services.
- Pembaruan data karyawan diproses melalui portal dengan verifikasi yang sesuai.
- Pertanyaan umum kebijakan HR ditangani HR service desk.
- Masalah kompleks terkait kebijakan diteruskan kepada tim spesialis.
- Kebutuhan organisasi dan konsultasi manajerial ditangani HRBP.
Dengan pembagian tersebut, perusahaan berupaya meningkatkan konsistensi tanpa memusatkan seluruh keputusan HR.
Simulasi Menghitung Kapasitas Tim HR Shared Services
Perusahaan perlu memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan shared services.
Salah satu pendekatan adalah menggunakan workload analysis.
Contoh Asumsi
Misalnya, perusahaan memperkirakan volume layanan sebagai berikut.
|
Jenis Permintaan |
Volume per Bulan | Rata-Rata Waktu per Permintaan |
Total Waktu |
| Surat keterangan kerja |
400 |
10 menit |
4.000 menit |
| Pembaruan data karyawan |
300 |
15 menit |
4.500 menit |
| Pertanyaan administrasi |
600 |
8 menit |
4.800 menit |
| Permintaan benefit |
200 |
20 menit |
4.000 menit |
| Total |
1.500 |
— |
17.300 menit |
Langkah 1: Menghitung Total Workload
Total Workload = 17.300 menit / 60
Total Workload = 288,33 jam per bulan
Langkah 2: Menentukan Kapasitas Produktif
Misalnya, satu tenaga kerja memiliki kapasitas produktif 120 jam per bulan setelah mempertimbangkan aktivitas pendukung yang relevan.
Langkah 3: Menghitung Kebutuhan FTE
Rumus:
Kebutuhan FTE = Total Jam Workload / Jam Produktif per FTE
Kebutuhan FTE = 288,33 / 120
Kebutuhan FTE = 2,40
Dengan demikian, kebutuhan kapasitas berdasarkan workload yang dihitung adalah sekitar 2,40 FTE.
Apabila seluruh pekerjaan harus ditangani oleh tenaga kerja penuh, perusahaan dapat mempertimbangkan tiga orang sebagai titik awal perencanaan.
Namun, jumlah tersebut belum tentu cukup untuk seluruh fungsi HR shared services.
Perusahaan masih perlu mempertimbangkan supervisi, pekerjaan kompleks, variasi permintaan, jam layanan, pengendalian kualitas, dan kebutuhan cadangan kapasitas.
Metode penghitungan kebutuhan tenaga kerja ini berkaitan dengan pembahasan dalam artikel Workforce Forecasting: Cara Memproyeksikan Kebutuhan Tenaga Kerja.
Bagaimana Mengukur Kinerja HR Shared Services?
HR shared services membutuhkan indikator yang dapat menunjukkan kualitas layanan dan efisiensi operasional.
Berikut beberapa KPI yang dapat digunakan.
|
KPI |
Apa yang Diukur? |
Tujuan |
| First Response Time | Waktu hingga respons awal | Mengevaluasi kecepatan respons |
| Average Resolution Time | Rata-rata waktu penyelesaian | Memantau efisiensi proses |
| SLA Achievement Rate | Persentase permintaan yang memenuhi target | Mengukur kepatuhan terhadap standar layanan |
| First Contact Resolution | Persentase permintaan yang selesai pada kontak awal | Mengevaluasi efektivitas penanganan awal |
| Ticket Backlog | Jumlah permintaan yang belum selesai | Mengidentifikasi penumpukan pekerjaan |
| Employee Satisfaction | Kepuasan pengguna layanan | Mengevaluasi pengalaman karyawan |
| Transaction Accuracy | Ketepatan hasil administrasi | Mengukur kualitas proses |
| Cost per Transaction | Biaya rata-rata per transaksi | Mengevaluasi efisiensi biaya |
| Self-Service Adoption | Penggunaan kanal layanan mandiri | Memantau pemanfaatan sistem |
Perusahaan perlu menghindari penggunaan kecepatan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
Permintaan yang diselesaikan dengan cepat tetapi menghasilkan kesalahan administrasi tetap dapat menimbulkan masalah.
Karena itu, KPI sebaiknya mencakup kecepatan, ketepatan, kepuasan, dan pengendalian risiko.
Contoh Menghitung SLA Achievement Rate
Misalnya, HR shared services menerima 1.000 permintaan dalam satu bulan.
Dari jumlah tersebut, 920 permintaan diselesaikan sesuai target SLA.
Rumus:
SLA Achievement Rate = Jumlah Permintaan yang Memenuhi SLA / Total Permintaan yang Dievaluasi × 100%
SLA Achievement Rate = 920 / 1.000 × 100%
SLA Achievement Rate = 92%
Hasil tersebut menunjukkan bahwa 92% permintaan yang dievaluasi memenuhi target layanan.
Namun, interpretasinya tetap perlu mempertimbangkan kategori permintaan, kompleksitas pekerjaan, dan target SLA yang telah disepakati.
Apa Manfaat HR Shared Services bagi Perusahaan?
HR shared services dapat memberikan beberapa manfaat apabila dirancang dan diterapkan dengan baik.
1. Efisiensi Operasional
Proses yang terstandar dapat mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan.
Namun, manfaat efisiensi perlu dibuktikan melalui evaluasi biaya dan produktivitas.
2. Konsistensi Pengalaman Karyawan
Karyawan dari berbagai unit dapat memperoleh akses terhadap prosedur dan informasi layanan yang lebih seragam.
3. Visibilitas Kinerja HR
Data ticketing dan laporan layanan membantu perusahaan memahami pola permintaan serta kendala operasional.
4. Pengelolaan Kapasitas yang Lebih Baik
Permintaan yang dicatat secara terpusat dapat membantu perusahaan mengalokasikan tenaga kerja sesuai volume layanan.
5. Penguatan Fungsi HR Strategis
Dengan pengelolaan administrasi yang lebih terstruktur, fungsi HR lain dapat memiliki ruang untuk mendukung perencanaan dan pengembangan organisasi.
6. Peluang Otomatisasi
Proses yang telah distandardisasi lebih mudah dievaluasi untuk penerapan teknologi atau otomatisasi.
Namun, otomatisasi sebaiknya dilakukan setelah perusahaan memahami proses dan risiko yang terkait.
Apa Tantangan Penerapan HR Shared Services?
Meskipun memiliki potensi manfaat, HR shared services juga dapat menimbulkan tantangan.
1. Resistensi terhadap Perubahan
Karyawan dan manajer mungkin terbiasa berkomunikasi langsung dengan HR lokal.
Perubahan kanal layanan dapat menimbulkan ketidaknyamanan apabila tidak dikomunikasikan dengan baik.
2. Layanan Terasa Kurang Personal
Sentralisasi dapat membuat sebagian pengguna merasa lebih jauh dari tim HR.
Perusahaan perlu memastikan bahwa layanan tetap responsif dan memiliki mekanisme penanganan kasus khusus.
3. Standardisasi yang Terlalu Kaku
Tidak semua kebutuhan HR dapat ditangani menggunakan prosedur yang sama.
Perusahaan perlu menyediakan ruang untuk pengecualian yang sah dan keputusan berdasarkan konteks.
4. Ketergantungan pada Sistem
Jika sebagian besar permintaan dikelola melalui satu sistem, gangguan teknologi dapat memengaruhi layanan.
Perusahaan perlu menyiapkan prosedur alternatif yang sesuai.
5. Ketidakjelasan Tanggung Jawab
Tanpa pembagian peran yang jelas, HR shared services, HRBP, dan tim spesialis dapat saling melempar tanggung jawab.
Karena itu, mekanisme eskalasi dan kewenangan harus terdokumentasi.
6. Risiko Keamanan Data
Layanan HR menangani informasi karyawan yang dapat bersifat sensitif.
Perusahaan perlu menerapkan pembatasan akses, pengendalian penggunaan data, dan prosedur keamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks Indonesia, pengelolaan data pribadi perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Kapan HR Shared Services Belum Menjadi Pilihan yang Tepat?
HR shared services tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk seluruh organisasi.
Perusahaan mungkin belum membutuhkan unit shared services khusus apabila:
- Volume transaksi HR masih relatif kecil.
- Proses administrasi sudah berjalan sederhana dan konsisten.
- Biaya pembentukan unit baru lebih besar daripada manfaat yang diperkirakan.
- Sistem dan dokumentasi belum siap.
- Sebagian besar aktivitas HR membutuhkan penanganan yang sangat kontekstual.
- Struktur organisasi belum memiliki kebutuhan koordinasi lintas unit yang kompleks.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat memulai dengan standardisasi SOP, penyederhanaan alur kerja, atau penggunaan HRIS tanpa langsung membentuk unit shared services.
Keputusan sebaiknya didasarkan pada evaluasi kebutuhan dan manfaat yang realistis.
Bagaimana Menghitung Potensi Efisiensi HR Shared Services?
Sebelum menerapkan shared services, perusahaan dapat membuat simulasi sederhana untuk memperkirakan perubahan kebutuhan waktu kerja.
Misalnya, proses administrasi saat ini membutuhkan total 400 jam kerja per bulan.
Setelah standardisasi dan perbaikan proses, perusahaan memperkirakan kebutuhan waktu turun menjadi 320 jam per bulan.
Rumus:
Pengurangan Waktu Kerja (%) = (Waktu Awal − Waktu Setelah Perbaikan) / Waktu Awal × 100%
Pengurangan Waktu Kerja = (400 − 320) / 400 × 100%
Pengurangan Waktu Kerja = 20%
Artinya, terdapat potensi pengurangan kebutuhan waktu kerja sebesar 20% berdasarkan asumsi simulasi.
Namun, hasil tersebut bukan berarti perusahaan secara otomatis menghemat biaya tenaga kerja sebesar 20%.
Perusahaan masih perlu memperhitungkan biaya sistem, pelatihan, pengelolaan perubahan, supervisi, dan kualitas layanan.
Efisiensi waktu juga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas layanan atau mengalihkan tenaga kerja kepada aktivitas lain yang memberikan nilai bagi organisasi.
Bagaimana HR Shared Services Berkaitan dengan Employee Lifecycle?
HR shared services dapat mendukung berbagai tahap employee lifecycle.
Sebagai contoh:
- Pada tahap recruitment, shared services dapat membantu administrasi kandidat.
- Pada tahap onboarding, shared services dapat mengelola dokumen dan koordinasi awal.
- Pada tahap development, shared services dapat mendukung administrasi pelatihan.
- Pada tahap retention, shared services dapat menangani layanan administrasi dan informasi karyawan.
- Pada tahap offboarding, shared services dapat membantu memastikan checklist administrasi diselesaikan.
Namun, shared services bukan pemilik seluruh keputusan pada setiap tahap.
Keputusan rekrutmen, pengembangan, dan pengelolaan karyawan tetap memerlukan keterlibatan fungsi yang relevan.
Hubungan antarproses tersebut dibahas lebih lanjut dalam artikel Employee Lifecycle Management: Cara Mengelola Siklus Karyawan.
Kapan Perusahaan Membutuhkan Dukungan HR Outsourcing atau BPO?
Dalam penerapan HR shared services, perusahaan dapat mempertimbangkan dukungan eksternal untuk aktivitas tertentu.
Pilihan tersebut dapat relevan apabila:
- Volume administrasi meningkat secara signifikan.
- Perusahaan membutuhkan kapasitas tambahan.
- Terdapat aktivitas yang dapat distandardisasi.
- Tim internal ingin berfokus pada fungsi yang lebih strategis.
- Perusahaan membutuhkan dukungan operasional di beberapa lokasi.
- Diperlukan keahlian atau sistem tertentu yang belum tersedia secara internal.
Namun, penggunaan outsourcing perlu disertai pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup pekerjaan, kualitas layanan, keamanan data, dan tanggung jawab.
Perusahaan juga perlu menentukan aktivitas yang tetap menjadi kewenangan internal.
Sebagai contoh, penyedia layanan eksternal dapat membantu pemrosesan administrasi tertentu, tetapi keputusan kebijakan dan kewenangan manajerial tetap mengikuti struktur organisasi perusahaan.
Apabila perusahaan berencana mengganti penyedia layanan yang sudah ada, pembahasan mengenai pengalihan layanan dapat ditemukan pada artikel dengan judul Vendor Transition Plan: Cara Mengganti Vendor Outsourcing.
Bagaimana KSPS Mendukung Kebutuhan Operasional HR Perusahaan?
Peningkatan volume aktivitas HR dapat menimbulkan kebutuhan terhadap proses administrasi yang lebih terstruktur dan kapasitas operasional yang memadai.
Sebagai penyedia solusi outsourcing, BPO, rekrutmen, dan pengelolaan SDM, KSPS dapat menjadi mitra yang dipertimbangkan perusahaan untuk mendukung kebutuhan operasional sesuai ruang lingkup layanan yang disepakati.
Perusahaan dapat memulai dengan memetakan proses HR yang membutuhkan dukungan, volume pekerjaan, standar layanan, serta kebutuhan kompetensi tenaga kerja.
Untuk aktivitas yang dapat distandardisasi, perusahaan dapat mengevaluasi apakah dukungan eksternal sesuai dengan model operasional dan kebutuhan pengendalian internal.
Sementara itu, untuk kebutuhan rekrutmen dan asesmen, perusahaan dapat mempertimbangkan pendekatan yang membantu memperoleh tenaga kerja dengan kompetensi yang relevan.
Keputusan penerapan HR shared services maupun outsourcing sebaiknya didasarkan pada kebutuhan nyata, kualitas layanan, biaya, dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat membangun proses HR yang lebih terstruktur tanpa mengabaikan kebutuhan karyawan dan tujuan organisasi.
Kesimpulan
HR shared services merupakan model operasional yang membantu perusahaan mengelola layanan HR tertentu secara lebih terpusat, konsisten, dan terukur.
Penerapannya dapat mendukung standardisasi proses, peningkatan transparansi layanan, pengelolaan kapasitas, serta pengurangan duplikasi pekerjaan administratif.
Namun, HR shared services tidak sama dengan HR outsourcing.
Shared services berkaitan dengan cara layanan diorganisasikan, sedangkan outsourcing berkaitan dengan penggunaan penyedia eksternal.
Perusahaan juga tidak harus memusatkan seluruh fungsi HR.
Aktivitas yang membutuhkan keputusan strategis, keahlian khusus, atau pemahaman mendalam terhadap unit bisnis tetap memerlukan pembagian peran yang tepat.
Sebelum menerapkan HR shared services, perusahaan perlu mengevaluasi volume layanan, kesiapan proses, kebutuhan sistem, struktur tanggung jawab, dan potensi manfaatnya.
Dengan desain yang sesuai, HR shared services dapat membantu meningkatkan kualitas operasional HR sekaligus memberikan ruang bagi fungsi SDM untuk mendukung kebutuhan bisnis yang lebih strategis.
FAQ
1. Apa itu HR shared services?
HR shared services adalah model pengelolaan layanan HR yang memusatkan proses tertentu dalam satu unit untuk melayani berbagai departemen atau lokasi secara konsisten.
2. Apa tujuan HR shared services?
Tujuannya adalah meningkatkan standardisasi, efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan HR, terutama untuk aktivitas yang berulang dan dapat dikelola secara terpusat.
3. Apa perbedaan HR shared services dan HR outsourcing?
HR shared services merupakan model pengorganisasian layanan, sedangkan HR outsourcing adalah penggunaan penyedia eksternal untuk menjalankan aktivitas tertentu.
4. Apakah HR shared services harus menggunakan vendor eksternal?
Tidak, karena HR shared services dapat dijalankan sepenuhnya oleh tim internal atau menggunakan dukungan eksternal untuk fungsi tertentu.
5. Kapan perusahaan perlu menerapkan HR shared services?
Perusahaan dapat mempertimbangkannya ketika volume administrasi meningkat, proses antarlokasi tidak konsisten, dan dibutuhkan pengelolaan layanan HR yang lebih terukur.
6. Apa saja layanan yang cocok untuk HR shared services?
Contohnya adalah administrasi data karyawan, permintaan dokumen, administrasi cuti, HR helpdesk, dukungan onboarding, dan transaksi HR yang dapat distandardisasi.
7. Apa KPI yang digunakan untuk HR shared services?
KPI dapat mencakup first response time, average resolution time, SLA achievement, transaction accuracy, employee satisfaction, dan cost per transaction.
8. Apakah HR shared services cocok untuk perusahaan kecil?
Model ini dapat disesuaikan dengan skala perusahaan, tetapi pembentukan unit khusus mungkin belum diperlukan jika volume layanan masih kecil dan proses HR sudah berjalan sederhana.
Hubungi Kami